Ayu : Kemiskinan Salah Satu Perhatian Pemda Kabupaten Cirebon

KAB. CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Selasa (9/5/2023).

Dalam monitoring tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Ayu ini menyebutkan, Weru merupakan kecamatan ke-15 di Kabupaten Cirebon yang disambangi oleh TKPKD.

Baca juga: Danrem 061/SK Resmikan Rumah Dinas Dandim 0608/Cianjur

“Kemiskinan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, ” kata Ayu.

Ia menuturkan, bahwa pada 2021, jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon menembus angka 1, 6 juta jiwa atau 70 persen dari total penduduk. Angka tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Menurutnya, upaya menurunkan angka kemiskinan masih terhambat, karena tidak selarasnya antara jumlah penduduk miskin dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami terus melakukan monitoring ke kecamatan. Jangan sampai memberikan bantuan, tetapi tidak tepat sasaran. Kami lihat masih banyak yang seharusnya tidak dapat bantuan, malah mendapatkan bantuan, ” ujar Ayu.

Baca juga: Perang Mafia Tanah, Kementrian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

“Kepada kuwu atau camat, kalau masyarakat itu sudah tidak dinyatakan miskin lagi, harus segera dilaporkan dan harus berani, ” sambungnya.

Sementara itu, Camat Weru, Hevazi Aldahary S.Sos., M.Si mengatakan, jumlah warga miskin di Kecamatan Weru berdasarkan DTKS lebih dari 52 ribu jiwa atau 80 persen dari total keseluruhan.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Menurutnya, jumlah warga miskin didominasi oleh Desa Karangsari dengan jumlah sekitar 7.900 jiwa.

“Kami akan melakukan update data dan memampang data kemiskinan di masing-masing desa. Sehingga, nantinya bisa dilakukan seleksi alam. Akan dilakukan bulan depan untuk mengurangi data tidak akurat, ” tutur Hevazi

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat